APBK Langsa Diharapkan Berpihak Rakyat
 |
| Flickr | Yahoo |
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Langsa meminta kepada tim anggaran eksekutif dan legislatif di Kota Langsa agar lebih prorakyat dalam menyusun RAPBK 2011. Pasalnya, selama ini, perbandingan anggaran untuk kepentingan publik masih jauh dari harapan. Idealnya, belanja tidak langsung itu harus mencapai 60 persen dari total anggaran.
Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Langsa, Edy Syahputra ST, kepada Serambi, Selasa (8/3) mengatakan, APBK Langsa saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat Dewan.
“Kami meminta legislatif memperjuangkan penciptaan anggaran publik berpihak masyarakat, karena sebagai wakil rakyat, dewan memiliki peran dan tanggungjawab yang strategis dalam penciptaan proram prorakyat di daerah,” kata Edy.
Dikatakan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi priortitas, di samping upaya mencegah pemborosan anggaran publik. Potensi penghematan anggaran sangat signifikan untuk menopang program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
Ia menambahkan, selain itu, program pendukung pemberdayaan ekonomi warga seperti infrastruktur pedesaan untuk memudahkan askes memasarkan hasil pertanian warga. “ Jika insfratruktur baik petani termotivasi mengembangkan usaha, ” ujarnya.
Begitu juga dengan penataan kawasan pasar dengan menyediakan lokasi yang layak pada pedagang kaki lima (PKL) baik di jalan umum maupun di areal pedagang sayur di kawasan terminal lama Langsa. “KNPI berharap bukan penertiban sesaat yang dilakukan namun pemenuhan lokasi untuk penempatan lapak bagi PKL tersebut, dan berharap dewan segera mempercepat pengesahan” demikian Edy Syahputra.(c42) | Serambi Indonesia
Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Langsa, Edy Syahputra ST, kepada Serambi, Selasa (8/3) mengatakan, APBK Langsa saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat Dewan.
“Kami meminta legislatif memperjuangkan penciptaan anggaran publik berpihak masyarakat, karena sebagai wakil rakyat, dewan memiliki peran dan tanggungjawab yang strategis dalam penciptaan proram prorakyat di daerah,” kata Edy.
Dikatakan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi priortitas, di samping upaya mencegah pemborosan anggaran publik. Potensi penghematan anggaran sangat signifikan untuk menopang program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
Ia menambahkan, selain itu, program pendukung pemberdayaan ekonomi warga seperti infrastruktur pedesaan untuk memudahkan askes memasarkan hasil pertanian warga. “ Jika insfratruktur baik petani termotivasi mengembangkan usaha, ” ujarnya.
Begitu juga dengan penataan kawasan pasar dengan menyediakan lokasi yang layak pada pedagang kaki lima (PKL) baik di jalan umum maupun di areal pedagang sayur di kawasan terminal lama Langsa. “KNPI berharap bukan penertiban sesaat yang dilakukan namun pemenuhan lokasi untuk penempatan lapak bagi PKL tersebut, dan berharap dewan segera mempercepat pengesahan” demikian Edy Syahputra.(c42) | Serambi Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar